BALIKPAPAN, ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah terkontrak. Kementerian juga memastikan proyek pembangunan IKN Nusantara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN). “Sebanyak 29 paket pekerjaan telah terkontrak,” ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan, Kalimantan Timur akhir pekan lalu. Danis menambahkan, adapun paket-paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut seperti Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah. Sedangkan untuk total nilai paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut mencapai sekitar Rp 25 triliun. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata. Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik.
Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN. Di sisi lain, Kementerian PUPR memastikan proyek pembangunan IKN Nusantara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri atau TKDN. “Khusus untuk IKN ini ketentuan bagi kewajiban menggunakan TKDN sudah masuk di dalam proses pelelangan sehingga otomatis masuk ke dalam kontrak pembangunan,” ujar Danis. Danis menuturkan para pelaku pembangunan proyek IKN wajib menggunakan produk dalam negeri di mana komponen-komponennya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. “Intinya di dalam kontrak itu ada pilihan material atau barang tersebut produksi dalam negeri, maka pilihannya adalah produk dalam negeri harus digunakan dan masuk ke dalam kontrak,” katanya. Dalam setiap pre-construction meeting proyek IKN, tim Satgas IKN selalu menekankan penggunaan produk dalam negeri.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mengutamakan produksi dalam negeri. “Kewajiban kita di dalam hal-hal yang berhubungan dengan produksi dalam negeri atau TKDN intinya harus masuk dalam kontrak,” kata Danis seperti dikutip dari Antara. Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan optimalisasi TKDN dalam pembangunan IKN Nusantara membuka lapangan kerja. Koordinator V LPJK Kementerian PUPR Manlian Ronald A Simanjuntak mengatakan, TKDN ini betul-betul diperjuangkan supaya sepenuhnya, 70% sampai 80% ada di Indonesia. Strateginya adalah yang pertama LPJK mendorong mulai dari tenaga kerja konstruksi, kemudian aplikator, material, badan usaha, termasuk penyedia jasa memastikan sumber daya manusianya berasal dari Indonesia. Sedangkan urusan material, bagaimana ketersediaan material lokal. Kalaupun ada material dari luar negeri, diusahakan pabrikannya dihasilkan di Indonesia, termasuk peralatan, perakitan sampai dengan ketersediaan suku cadang dan sebagainya.
Sumber: Investor Daily, 16 Januari 2023
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
