JAKARTA – Pemerintah memacu produksi jagung nasional dengan mendorong program intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan seluas 141 ribu hektare (ha) mulai tahun ini. Lahan tersebut tersebar di enam wilayah, yakni Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Peningkatan produksi jagung itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.
Demikian disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) tentang penguatan ekosistem pangan dan peningkatan pangan nasional di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (1/8). Airlangga menjelaskan, dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan langkah-langkah konkret yang dapat memacu produksi jagung di dalam negeri guna mengantisipasi krisis pangan. “Saat ini, harga jagung di pasar global sudah US$ US$ 335 per ton atau Rp 5.000 per kilogram (kg). Di sisi lain, kini Tiongkok yang merupakan produsen jagung besar volume ekspornya terbatas, pun dengan India yang saat ini ekspornya masih cukup besar namun bisa saja negara tersebut kemudian memutuskan untuk menyetop ekspor. Inilah pentingnya kita meningkatkan produksi jagung,” ungkap Airlangga. Sesuai arahan Presiden Jokowi, ungkap Airlangga, peningkatan produksi jagung tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. “Jadi akan dilakukan peningkatan produksi jagung nasional di sejumlah daerah, termasuk pada daerah baru, yakni Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara, total lahan itu 141 ribu ha dan 86 ribu ha itu (di antaranya) merupakan lahan baru,” ungkap Airlangga. Dalam peningkatan produksi tersebut, pemerintah akan mendorong penggunaan jagung hibrida hasil Genetically Modified Organism (GMO) yang mampu menghasilkan 10,6-13,7 ton per ha. Sudah 14 varietas yang dikembangkan, antara lain Pertiwi, BISI, NK Perkasa, Singa, Bima, P36, dan Dahsyat. “Hibrida ini berbasis hibrida nasional, nanti Pak Mentan akan mengubah regulasi terkait GMO,” tutur Airlangga. Saat ini, rata-rata produktivitas varietas jagung yang ada hanya 5 ton per ha.
Lebih jauh Airlangga menyampaikan, produksi jagung nasional diperkirakan mencapai 25 juta ton tahun ini untuk kadar air 27% atau setara 18,6 juta ton untuk kadar air 14%. Dengan jumlah tersebut diperkirakan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak (feedmill) nasional yang berada di kisaran 14 juta ton. “Kapasitas terpasang memang bisa mencapai 27 juta ton, namun yang sekarang beroperasi itu kebutuhannya sekitar 14 juta ton. Tentu kita memiliki cadangan jagung sebesar 3 juta ton," kata dia. Airlangga juga menyampaikan, Presiden Jokowi berharap dengan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi maka produksi jagung Indonesia dapat dipersiapkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga negara lain. “Sekarang, kita untuk kebutuhan industri, seperti pemanis dan kesehatan, jagungnya masih impor, Bapak Presiden meminta agar impor dikurangi makanya spesifikasi ditingkatkan agar kadar aflatoksin berkurang melalui fasilitasi silo dan dryer,” jelas Airlangga. Airlangga menjelaskan, untuk pengadaan alsintan terutama silo dan dryer, pemerintah telah menyiapkan fasilitas kredit dari perbankan, tinggal nantinya Kementerian Pertanian meme takan kelompok-kelonpok tani yang akan mengaksesnya. Pemerintah telah menyediakan kredit untuk usaha kecil menengah (UKM) pada tahun ini Rp 1.200 triliun dan meningkat menjadi Rp 1.800 triliun pada 2024. “Kredit usaha rakyat (KUR) yang tahun ini Rp 373 triliun akan naik jadi Rp 460 triliun tahun depan, jadi ada ruang cukup besar guna mendorong program intensifikasi dan ekstensifikasi petani jagung. Bapak Presiden menyebutkan, hasil peningkatan produksi jagung itu dipersiapkan untuk demand dalam negeri dan juga negara lain,” tutur dia.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah tidak mengimpor jagung selain untuk kebutuhan bahan baku industri seperti bahan pemanis dan lainnya. “Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita bukan hanya sudah tidak impor beras tetapi juga jagung, kecuali jagung yang berkait dengan kebutuhan industri termasuk pemanis dan lain-lain,” jelas Mentan Syahrul. Apalagi, saat ini produksi jagung nasional sudah di atas 18 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 14,7 juta ton sebenarnya Indonesia saat ini pada posisi surplus (over stock). Namun demikian, Presiden Jokowi memberikan tantangan (challenge) untuk peningkatan produksi jagung nasional, pun dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Karena pemerintah menilai bahwa peningkatan produksi bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan domestik, apabila sudah terpenuhi maka harus dipikirkan untuk pemenuhan pasar ekspor dan kebutuhan jagung untuk industri. “Bapak Presiden men-challenge kita untuk tingkatkan produksi dan terkait itu kami sudah dapat kepastian dari Bapak Presiden tentang upaya-upaya apa untuk meningkatkan produksi tersebut, baik dari sisi hulu (budi daya), pascapanen, termasuk juga off taker atau market-nya nanti bagaimana,” ungkap Mentan. Dalam peningkatan produksi tersebut, selain dengan intensifikasi pada lahan yang sudah ada juga akan dilakukan ekstensifikasi dengan penambahan lahan baru. Dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi tersebut, budi daya akan dilakukan dengan varietas khusus, selanjutnya pemerintah akan mengawal pascapanen dengan melalui fasilitasi silo dan dryer. Silo dan dryer menjadi penting guna mengurangi kadar air yang saat ini masih di atas 20% dan diupayakan turun jadi 14%, pun dengan kandungan aflatoksinnya, dengan begitu jagung yang diproduksi bisa terserap untuk industri. “Saya lihat dalam 100 hari dari sekarang, kita kerja keras termasuk menjalankan perintah Pak Menko untuk menyiapkan kelompok tani dan lahan-lahan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi, konsepnya insya allah siap 1-2 minggu ke depan,” jelas Mentan.
Sumber: Investor Daily (2 Agustus 2022)
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
