JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin mengirim kabar baik! Ekonom Indonesia 2023 tumbuh 5,05% year-on-year (yoy). Capaian mengesankan di tengah ekonomi global yang tak baik-baik saja. Tak urung Menteri Keuangan Sri Mulyani senang dengan capaian ini. "Ini cerita positif dari ekonomi Indonesia di 2023. Meski ekonomi dunia melambat, Alhamdulillah ekonomi masih tetap tumbuh positif," tulis Menkeu di instagram, Senin (5/2). Meski begitu, ada baiknya jika kita menelisik lebih dalam capaian ekonomi kita. Produk domestik bruto (PDB) per kapita semisal. Capaiannya oke dengan naik menjadi ke Rp 75 juta setahun atau Rp 6,25 juta per bulan. Sebelumnya di 2022, PDB per kapita tercatat Rp 71,03 juta atau setara Rp 5,92 juta per bulan. Di atas kertas, ini kabar baik yakni secara rata-rata PDB masyarakat membaik. Hanya saja, membandingkan dengan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia tidak sampai dengan PDB per kapita per bulan. Tahun ini saja, UMP paling tinggi di DKI Jakarta yakni Rp 5,07 juta per bulan. Ini bisa berarti bahwa terjadi gap alias ketimpangan pendapatan yang makin melebar di Indonesia. Bisa jadi: si kaya makin kaya, si miskin kian miskin. Capaian PDB ini bisa jadi lantaran kualitas ekonomi Indonesia belum mampu menunjukkan kualitas yang mumpuni. Selain ketimpangan yang makin melebar, guyuran bantuan sosial (bansos) juga jadi tanda bahwa ekonomi ketimpangan makin lebar.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita menilai, rasio gini tahun ini berpeluang stagnan di 0,388, atau sama seperti Maret 2023. Meski, rasio gini tahun lalu sudah melampaui masa pandemi Covid-19 di level 0,385 (September 2020). Rasio gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skornya 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedang 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali. Masifnya bansos tak lantas menekan rasio gini. Bahkan ketimpangan bisa saja semakin memburuk. "Bansos tak sustainable, tidak meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, hanya menahan daya beli dalam jangka waktu tertentu," kata dia. Ronny memprediksi rasio gini bisa terus naik ke 0,390-0,400 jika pemerintah tak bertindak. Caranya, pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pengembalian investasi (ROI) pemilik modal. Kedua, memperbaiki kualitas pertumbuhan agar bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan. Ketiga, menyiapkan anggaran untuk kebijakan level playing field, yakni peningkatan kapasitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, kredit usaha murah hingga peningkatan kapasitas UMKM. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan pendapatan per kapita tak bisa mendorong konsumsi rumah tangga. "Ini bisa karena ketimpangan pendapatan hingga tertekannya konsumsi kelas menengah yang tak mendapatkan bantuan negara," tutur dia.
Sumber : Kontan 07 Februari 2024
