Malaysia Siapkan Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit UE

Senin, 16 Jan 2023

KUALA LUMPUR, ID–Malaysia tengah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE). Termasuk, kemungkinan langkah Malaysia yang bisa menghentikan ekspor minyak sawit sebagai tanggapan atas undang-undang baru UE yang bertujuan melindungi hutan dengan mengatur penjualan produk secara ketat. Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan, Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan. UE adalah importir utama minyak sawit dan undang-undang tersebut yang disepakati pada Desember 2022, telah menimbulkan protes dari Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama. “Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya. Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke UE, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka,” kata dia dalam sebuah seminar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (12/01/2023).

Aktivis lingkungan menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan. Fadillah yang juga wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit. CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit. Permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan menurun signifikan selama 10 tahun ke depan, bahkan sebelum undang-undang baru disetujui. Pada 2018, arahan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi. Indonesia dan Malaysia telah meluncurkan kasus terpisah dengan WTO, mengatakan langkah bahan bakar diskriminatif dan merupakan hambatan perdagangan. Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah sepakat memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC. UE adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia. Menurut Dewan Minyak Sawit Malaysia, UE menyumbang 9,4% dari ekspor sawit dari Malaysia, mengambil 1,47 juta ton pada 2022, turun 10,5% dari tahun sebelumnya.

Sumber: Investor Daily, 16 Januari 2023


One Line News

Investalearning.com
Admin (Online)