Bisnis, JAKARTA — Era baru bagi pengelolaan bisnis PT PLN (Persero) segera dimulai setelah Kementerian ESDM memastikan pembentukan holding perusahaan setrum pelat merah tersebut bakal direalisasikan tahun ini.
Pembentukan holding tersebut akan diba-rengi dengan pembentukan subholdingpembangkit listrik. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini PLN dalam fase studi banding dengan sejumlah perusahaan listrik negara lain untuk menentukan kebijakan lanjutan mengenai holding dan subholdingdi dalam perusahaan. PLN saat ini masih melakukan studi banding dengan perusahaan besar dari Korea Selatan, Italia, dan Malaysia untuk menentukan kebijakan subholding PLN. “Hasil awal benchmarking confirm harus spin off pembangkit listrik menjadi subholding sendiri, lalu di dalam subholding itu seluruh pembangkit listrik harus transisi besar-besaran ke energi baru terbarukan [EBT],” katanya, Rabu (19/1). Lebih lanjut, dia menyatakan PLN saat ini memiliki utang lebih dari Rp500 triliun sehingga tidak dapat menambah utang lagi. Dengan demikian, guna pengembangan bisnisnya, subholding pembangkit listrik mesti mencari alternatif pendanaan lain seperti aksi korporasi di pasar modal. Erick menegaskan aksi korpo-rasi ini tidak berarti seakanakan menjual aset negara ke pihak lain. Dia mencontohkan konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) melakukan rights issue juga disambut optimisme pasar domestik.
Selain bisnis pembangkit, PLN juga bakal fokus pada transmisi dan pemasaran listriknya. Harapan pemerintah, PLN dapat mulai melakukan ekspor energi listrik ke negara lain. Erick juga membuka peluang PLN merambah bisnis fiber optik dengan potensi jaringan kabel yang dimilikinya sehingga dapat muncul bisnis baru yang dikembangkan.“Dengan demikian, ada subholding pembangkit listrik dengan segala turunannya, ada PLN holding,” ujarnya. Lebih lanjut, transformasi korporasi PLN ini bakal dituntaskan pada 2022, dengan target pembentukan virtual holding pada pertengahan tahun ini.“Sudah terkonfirmasi kami tuntaskan tahun ini, 6 bulan sebelum akhir tahun ada virtual holding di PLN, seperti di Pelindo dan Pertamina. Transisi penuh pada 2025, kalau bisa lebih cepat,” tuturnya. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai pembentukan holding akan membuat operasional menjadi lebih efisien. Alasannya, PLN sudah memiliki banyak unit bisnis dan anak usaha. “Akan tercapai efisiensi usaha dan lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan. Holdingjuga akan lebih mengonsolidasikan masalah keuangan dan restrukturisasi utang,” katanya kepada Bisnis. Menurutnya, pembentukan holding juga akan memperkuat rantai pasokan bahan bakar untuk pembangkit PLN. Namun, tetap belum menjadi jaminan dapat menghalau krisis seperti yang terjadi baru-baru ini. “Pasalnya, krisis batu bara disebabkan terhambatnya pasokan yang dilakukan pihak eksternal,” ujarnya.
Selain siap membentuk holding, PLN juga bakal melikuidasi anak usahanya, PT PLN Batubara. Targetnya, proses likuidasi ini juga dapat rampung tahun ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan evaluasi menyeluruh rantai pasok batu bara di dalam PLN. Harapannya rantai pasok dapat lebih efisien dan terintegrasi. “Rantai pasok yang kompleks dan berbelit-belit disederhanakan,” katanya. Dia juga menegaskan transformasi di tubuh PLN bukan merupakan bagian dari liberalisasi sektor ketenagalistrikan. Erick Thohir menjelaskan peran PLN Batubara sejatinya dapat dijalankan oleh subholding yang akan dibentuk. “Tentu konsolidasi subholdingpower plant atau pembangkit ada hubungan dengan turunan power plant, salah satunya PLN Batubara. Opsinya ada dua, ditutup atau dimerger. Itu yang sedang kami pelajari lagi,” paparnya. Erick melanjutkan PLN juga kini sudah membentuk pola pembayaran batu bara yang berbeda dengan sebelumnya. Saat ini, pembayaran pembelian batu bara dapat dituntaskan dalam sepekan setelah pengiriman dilakukan. Sebelumnya, rencana pembubaran PLN Batubara juga sempat digaungkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia juga meminta agar PLN melakukan pembelian batu bara tidak lagi menggunakan skema free on board (FOB), melainkan dengan cost, insurance, and freight(CIF) untuk memastikan pengiriman batu bara aman hingga ke pembangkit.
Sumber : Bisnis Indonesia (20 Januari 2022)
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
