JAKARTA. Pemerintah kembali diminta menunda penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%. Saran ini mempertimbangkan kondisi perekonomian, terutama daya beli masyarakat yang masih melemah. Seperti diketahui, tarif PPN 12% adalah amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa tarif PPN yang semula sebesar 10% naik menjadi 11% dan berlaku sejak April 2022. Tarif ini akan kembali naik menjadi 12% selambat-lambatnya berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, kebijakan menaikkan tarif PPN perlu melihat perkembangan ekonomi terkini. Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini dan ke depan belum siap dibebani kenaikan PPN. Salah satu contohnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 yang tak mampu tumbuh 5,2% year on year (yoy) sebagaimana target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Meski ada dukungan momentum pemilihan umum (pemilu), Ramadan dan persiapan Lebaran, pertumbuhan ekonomi selama tiga bulan pertama di tahun ini hanya mencapai 5,11% yoy.
Ia melihat, daya beli masyarakat tertahan lantaran pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2024 di bawah 5%, tepatnya hanya mencapai 4,9% yoy. Selain itu, realisasi penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) periode tersebut tercatat hanya Rp 155,79 triliun, terkoreksi 16,25% yoy. "Belum juga tarif PPN naik, konsumsi sudah mulai melambat. Kenaikan PPN tahun depan akan menjadi batu sandungan target pertumbuhan ekonomi," kata Eko kepada KONTAN, Minggu (12/5). Menilik data Kementerian Keuangan (Kemkeu), pasca kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada April 2022, setoran PPN dan PPnBM di sepanjang 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,6% yoy, lebih tinggi daripada pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang hanya 22,6% yoy. Sayangnya di 2023, realisasi pajak konsumsi tersebut hanya tumbuh 11,2% yoy. Bahkan, pertumbuhan PPN dan PPnBM atas target 2024 dibandingkan tahun sebelumnya jauh melambat menjadi hanya 6,16% yoy. Di sisi lain, calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan rasio perpajakan Indonesia melesat ke level 23% selama lima tahun pemerintahan baru menjabat.Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, jika target tersebut dianggap rasional bagi pemerintahan baru, maka tidak perlu ada perubahan tarif 12% sesuai UU HPP. Asalkan, "Pemerintah baru harus tetap mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah. "Dengan demikian, pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini tidak berlangsung lama," kata dia.
Perlu antisipasi
Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar bilang, secara hukum, pemerintah bisa menaikkan tarif PPN menjadi 12% sebelum awal 2025. Namun, jika hal tersebut dilakukan, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi. "Seperti mengelola inflasi. Bagi sektor tertentu, yang memiliki margin usaha kecil kurang lebih 1%, menurut saya perlu ada solusi administrasi," kata dia. Secara terpisah, di Kolase Kanisius, Sabtu (11/5) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan strategi pemerintah ke depan bukan mengerek PPN. "Tetapi mengerek penghasilan pajak. Tentu mengerek penghasilan pajak diharapkan dengan implementasi sistem yang lebih baik," ungkap dia.
Sumber : Kontan 13 Mei 2024
