JAKARTA. Dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga saat ini masih banyak menumpuk di sistem perbankan dalam negeri. Hal tersebut berpotensi memperlambat laju perekonomian nasional. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mencatat, hingga Februari 2024 dana simpanan pemerintah di perbankan mencapai Rp 1.132 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dana pemerintah daerah yang disimpan di bank regional sebesar Rp 178 triliun, dana pemerintah pusat di bank komersial Rp 306 triliun, serta dana pemerintah pusat di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 548 triliun. Dia menilai, dana pemerintah pusat dan daerah yang menumpuk atau belum dibelanjakan secara optimal akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. "Terutama belanja modal yang memberi dampak multiplier lebih tinggi. Kalau lambat dibelanjakan, dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang optimal," tutur David kepada KONTAN, Minggu (5/5). Oleh karena itu, dia menyebutkan perlu adanya kebijakan insentif dan disinsentif yang dikeluarkan pemerintah pusat agar pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga tidak menunda-nunda realsiasi belanjanya. Sebenarnya pemerintah pusat sudah pernah memberikan penghargaan berupa insentif kepada pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang sukses melakukan percepatan realisasi belanja di masing-masing instansi.
Akan tetapi, untuk tahun ini belum ada keterangan lebih lanjut apakah kebijakan tersebut akan kembali diterapkan atu tidak. "Namun disinsentif diperlukan, jadi kalau belanjanya terlambat, maka perlu ada sanksi. Kalau untuk pemerintah daerah mungkin bisa ditunda atau dipotong dana transfer buat daerah (jika realisasi belanjanya terlambat," kata David.Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebutkan lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah sudah menjadi masalah klasik yang terjadi setiap tahun. Biasanya belanja tersebut baru akan gencar direalisasikan menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, ia menyatakan, pemerintah khususnya daerah masih mempunyai tantangan dalam merancang kebutuhan belanja, sehingga eksekusi belanja bisa kembali molor. Selain itu, dampak positif belanja pemerintah pusat dan daerah bagi perekonomian juga dinilai akan berkurang, terlebih jika dana yang belum dibelanjakan tersebut merupakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk operasional berbagai kepentingan."Maka di sinilah yang menjadi masalah, karena tadi efek luberan yang diharapkan ke perekonomian itu bisa tidak terjadi," tutur Yusuf.
Sumber : Kontan 06 Mei 2024
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
