JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden tahun (Pilpres) 2024. Gugatan dilayangkan oleh tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhamimin Iskandar dan Gajar Pranowo-Mahfud MD. Anggota Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto mengatakan, kepala desa memiliki nilai tawar tinggi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa. Selain itu, pemerintah desa juga disebut-sebut mengelola berbagai program dari pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Sehat, bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. "Pelanggaran atas netralitas (kepala desa) juga dipertegas dengan beberapa bukti di lapangan. Kepala desa ini nanti berkaitan dengan bantuan sosial dan lain-lain," ujar Bambang dalam sidang di Gedung MK, Rabu (27/3). Bambang kemudian memberikan contoh organisasi kepala desa yang dinilai tidak netral. Selain itu, THN Anies-Muhaimin menyoroti Presiden Jokowi yang membiarkan beberapa anggota menteri kabinetnya terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon) 02 serta pejabat negara lainnya.
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis juga menyoroti dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, dimulai dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power. "Nah turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan dan banyak lagi," kata Todung. Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, permohonan gugatan PHPU Anies-Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD lebih banyak narasi, asumsi, dan hipotesa, ketimbang menyampaikan bukti. Pihaknya akan merespons gugatan permohonan Anies-Muhaimin dalam sidang di MK, Kamis (28/3) siang. "Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu," tandas Yusril.
Sumber : Kontan 28 Maret 2024
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
