Jakarta, ID- Penyaluran pembiayaan perumahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2022 didominasi enam emiten bank yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Mengutip data Badan Pengelola Tabungan Per umahan Rakyat (BP Tapera), keenam bank itu menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 23,37 triliun setara untuk 209.887 rumah MBR. Angka itu setara dengan 92,93% dari total nilai penyaluran FLPP yang sebesar Rp 25,15 triliun. Dari sisi unit, mendominasi 92,87 mengingat total penyaluran FLPP 2022 sebanyak 226 ribu unit. Mereka adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), termasuk unit syariah. Lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). “Berkat dukungan dari bank penyalur dan pengembang perumahan subsidi, kami mampu menutup kinerja tahun anggaran (TA) 2022 dengan hasil optimal,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Susanto, dalam keterangannya, belum lama ini. Dia menerangkan, dari target pemerintah berdasarkan RPJMN 2020–2024 sebesar 200 ribu mampu dipenuhi bahkan BP Tapera membuktikan bisa merealisasikan target optimalisasi dari Kementerian Keuangan untuk realisasi FLPP 100% sebesar 226 ribu. Dari keenam emiten bank itu, BTN menjadi bank yang paling banyak menyalurkan FLPP 2022. Data BP Tapera menyebutkan, untuk FLPP berskema konvensional, BTN menyalurkan pembiayaan Rp 13,75 triliun setara 123.318 unit. Torehan itu setara penguasaan pangsa pasar 54,68% dari sisi nilai dan 54,57% dari sisi unit. “Kinerja 2022 lebih banyak didorong oleh efisiensi krn berkurangnya cost of fund BTN serta membaiknya ratio non performing loan (NPL),” ujar Nixon Napitupulu, wakil direktur utama PT Bank Tabungan Negara Tbk kepada Investor Daily, baru-baru ini. Penyaluran FLPP merupakan salah satu jurus pemerintah untuk mewujudkan Program Sejuta Rumah (PSR). Program ini tidak lepas dari masih tingginya backog kepemilikan rumah yang mencapai sebanyak 12,75 juta unit. Terkait itu, tahun 2023, BTN menargetkan penyaluran sebanyak 176.000 unit atau sekitar 80% dari kuota FLPP yang sebanyak 220.000 unit. “Kami ingin bisa menyelesaikan Program Sejuta Rumah sampai 2025 sesuai RPJMN berkisar 200-300 ribu unit per tahun,” kata Nixon.
Mengutip data BP Tapera, selain BTN, emiten bank yang cukup besar dalam menyalurkan FLPP adalan BNI. Bank pelat merah ini menempati peringkat ketiga terbesar tahun 2022, bila penyaluran BTN dipisah antara konvensional dan syariah, yakni sebesar Rp 2,28 triliun setara 20.541 unit. (lihat tabel) Direktur Network & Services BNI Ronny Venir, pernah mengatakan bahwa sebagai agen pembangunan, BNI proaktif dalam menyalurkan Kredit Griya baik itu rumah komersial maupun subsidi untuk terus membantu memfasilitasi banyak generasi muda memiliki rumah. Dia menjelaskan, langkah strategis ini merupakan upaya akselerasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena terdapat lebih dari 170 industri turunan yang secara positif akan berdampak seiring dengan meningkatnya kinerja industri properti. “Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan kepada BNI untuk berkontribusi dalam mengurangi backlog rumah nasional. Kami pun berharap ke depannya lebih banyak lagi pasangan muda yang dapat memiliki rumah,” ujar Ronny dikutip dari laman perseroan, belum lama ini. Sementara itu, pembangunan rumah subsidi bagi MBR dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekaligus mendorong bisnis residensial komersial. Menurut Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Winang Budoyo, pembangunan perumahan di suatu wilayah, merupakan upaya untuk membuka kawasan ekonomi baru. Hal ini sebagai dampak dari kemampuan sektor perumahan dalam menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang disebut sebagai multiplier effect.
Berdasarkan data historis, jelas dia, pembangunan rumah subsidi di suatu wilayah, biasanya dilakukan di daerah yang memiliki harga lahan yang relatif lebih murah yaitu di luar kota. “Pembangunan ini akan menghidupkan ekonomi di kawasan tersebut sehingga akan diikuti oleh pembangunan perumahan nonsubsidi beserta kelengkapan hunian berupa fasilitas umum lainnya,” ujar Winang kepada Investor Daily, baru-baru ini. Dia menambahkan, dengan semakin meningkatnya anggaran rumah subsidi pada 2023, akan semakin banyak unit rumah yang dapat dibangun dan akan semakin banyak kawasan perumahan baru yang bisa diciptakan. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi MBR untuk mendapatkan rumah layak melalui inovasi program bantuan pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Pada 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat yaitu MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing. Lalu, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO) dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career. “Tahun 2023 kami fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera,” papar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.
Sumber: Investor Daily 13 Januari 2023
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
