SINGAPURA, ID – Pemerintah Singapura akan menaikkan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) - atau biasa disebut pajak pertambahan nilai (PPN) – dari 7% menjadi 8%, mulai 1 Januari 2023. Ini adalah yang pertama dari penaikan kedua yang dijadwalkan berlaku pada Januari 2024 dengan kenaikan menjadi 9%. Pajak barang dan jasa merupakan pajak konsumsi yang dikenakan terhadap hampir semua barang dan jasa di Singapura. Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (29/12/2022), mulai 1 Januari 2023 pajak barang dan jasa bakal diberlakukan untuk barang -barang impor dengan nilai rendah hingga Sin$ 400. Saat ini, PPN hanya berlaku pada barang impor dengan nilai di atas Sin$ 400. Dengan perubahan itu maka semua barang dan jasa yang diimpor ke Singapura, termasuk barang impor yang dibeli secara online, akan dikenakan pajak. Menyusul perombakan ini, para pelaku bisnis yang berbasis di Singapura dengan omset tahunan melebihi Sin$ 1 juta (US$ 742.000) diwajibkan mendaftar dan mengenakan PPN untuk semua barang kena pajak dengan tarif yang berlaku.
Perubahan PPN itu disahkan oleh Parlemen Singapura pada November, meskipun ada penolakan dari anggota parlemen partai oposisi dengan alasan waktu yang tidak tepat di tengah tekanan inflasi. Laporan menunjukkan, laju inflasi di Singa[1]pura mencapai angka tertinggi 14 tahun sebesar 7,5% pada Agustus. Namun dalam beberapa bulan terakhir, laju inflasi sedikit menurun dan mencatatkan tingkat inflasi tahunan November sebesar 6,7%. Tetapi angka tersebut masih jauh lebih tinggi daripada inflasi 2% yang direkomendasikan bank sentral negara Singapura untuk stabilitas harga secara keseluruhan. Menanggapi penaikan PPN, para ekonom mengungkapkan pandangan yang bertentangan terkait apakah kenaikan pajak bakal memukul orang-orang berpenghasilan terendah di negara itu lebih keras dibandingkan yang lain. Menurut DBS, kelompok berpenghasilan terendah di Singapura – yang upahnya naik paling sedikit di antara semua kelompok pendapatan – juga akan mengalami lonjakan terbesar dalam pengeluaran rumah tangga saat inflasi naik. Sementara itu, Profesor Ekonomi di IN[1]SEAD Antonio Fatas menyebutkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah memiliki kecenderungan menabung lebih sedikit dan mengonsumsi lebih banyak. “Mengingat ini adalah pajak atas konsumsi, efek langsungnya mungkin lebih dirasakan oleh mereka,” ujarnya dilansir CNBC.
Baru-baru ini Singapura menaikkan dana dari Sin$ 1,4 miliar menjadi Sin$ 6,6 miliar dengan tujuan meredam dampak dari penaikan PPN. Pembayaran dari Paket Jaminan, yang sekarang mencapai Sin$ 8 miliar, akan dibagikan selama lima tahun mulai Desember 2022. Tercatat, hingga 2,9 juta orang dewasa di Singapura dijadwalkan menerima pembayaran tunai yang bervariasi, tergantung pada pendapatan dan status kepemilikan propertinya. Menurut Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan (Menkeu) Singapura Lawrence Wong, Paket Jaminan dirancang membiayai PPN tambahan setidaknya selama lima tahun untuk sebagian besar rumah tangga Singapura, dan sekitar 10 tahun untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Diungkapkan oleh Euston Quah, kepala ekonomi di Nanyang Technological University (NTU) bahwa kompensasi tersebut akan menghindarkan rumah tangga berpenghasilan rendah dari efek kenaikan pajak.
Sumber : Investor Daily, 30 Desember 2022
| Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
|---|---|---|---|
| ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
| BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
| UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
